Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Proglenas) Prioritas 2021 dinilai masih harus melalui proses pengesahan aturan yang cukup panjang akibat DPR harus menyusun draf tersebut dari awal. Padahal RUU ini dinilai sangat urgensi sebab hingga saat ini hanya ada dua jenis kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, yaitu perkosaan dan percabulan. Di luar dari dua jenis kekerasan seksual tersebut, para korban akan kesulitan untuk mengakses keadilan. Tidak hanya itu, para penyintas juga tidak akan mendapatkan pemulihan yang maksimal karena belum adanya sistem layanan korban yang terintegrasi di Indonesia. Salah satu alasan mengapa proses pembahasan RUU PKS memakan banyak waktu karena sejumlah pasal dalam RUU ini dinilai menentang atau tidak sesuai dengan ajaran agama serta kebudayaan di Indonesia. 

 

Pada tahun 2020, DPR mencabut RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 dengan alasan “pembahasan yang sulit”. Oleh karena itulah pada tahun ini masyarakat Indonesia semakin mendesak DPR untuk segera menyelesaikan RUU tersebut. Dalam prosesnya setelah pada tahun 2021 berhasil masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021, Baleg DPR mengusulkan mengubah RUU PKS menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Selain itu, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya pada 10 September 2021 mengatakan bahwa perubahan nama ini sudah berdasarkan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti para pakar, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, dan MUI.

 

Walaupun begitu, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan meminta Baleg DPR untuk melakukan 6 penyempurnaan terhadap penyusunan RUU TPK. Hal ini disebabkan karena RUU TPKS hanya menetapkan bentuk dari kekerasan seksual secara fisik dan nonfisik. Selain itu, bentuk kekerasan pada

 

RUU TPKS hanya ditetapkan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Pelecehan seksual

2. Pemaksaan alat kontrasepsi

3. Pemaksaan hubungan seksual

4. Eksploitasi seksual

 

Hal ini dinilai kembali membiarkan korban untuk tidak memiliki kepastian hukum dan kurang menyelesaikan masalah utama. Sangat berbeda dengan RUU PKS yang mengategorikan bentuk kekerasan menjadi 9 bentuk dalam Bab V Pasal 11 ayat (2), yaitu: 

1. Pelecehan seksual

2. Eksploitasi seksual

3. Pemaksaan kontrasepsi

4. Pemaksaan aborsi

5. Perkosaan

6. Pemaksaan perkawinan

7. Pemaksaan pelacuran

8. Perbudakan seksual dan/atau 

9. Penyiksaan seksual

 

Tidak hanya itu, dalam draf terbaru RUU TPKS dinilai menghilangkan asas dan tujuan pembentukan UU sehingga arah penghapusan kekerasan seksual menjadi kabur. Hal ini disebabkan karena definisi kekerasan seksual dalam RUU TPKS tidak lebih rinci dalam RUU PKS. RUU TPKS juga dinilai tidak terlalu berfokus pada upaya pencegahan hingga pemulihan korban melainkan hanya berfokus pada penindakannya. Ini merupakan bukti sebagai terjadinya kemunduran pemerintah dalam mengupayakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.